Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dihadiri Bupati Soppeng

10

Soppeng-Makassarpena.co.id – Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2023, di Aula Kantor Gabungan OPD Soppeng, Selasa (18/1/2022).

Bupati Soppeng, H Andi Kaswadi Razak dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, mengatakan, forum konsultasi publik ini menjadi wahana untuk menghimpun aspirasi/ harapan masyarakat terhadap tujuan sasaran dan program pembangunan daerah sebagai bagian dalam penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2023.

” Forum ini juga merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang RKPD Kabupaten,” ujarnya.

Andi Kaswadi menjelaskan, penyusunan RKPD TA 2023 ini berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng 2005-2025, visi misi dan program presentasi kepala daerah dan isu strategis di Kabupaten Soppeng. Sehingga tema pembangunan yang diusung pada RKPD 2023 ini adalah pemenuhan layanan dasar berkualitas dan perwujudan daya saing daerah.

Lanjut dikatakan, adapun beberapa hal yang menjadi isu strategis daerah pada tahun 2023, yakni pemenuhan standar minimal pelayanan dasar, perbaikan iesejahteraan sosial, penguatan ekonomi wilayah, peningkatan daya saing daerah, optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

” Melalui kesempatan ini, saya himbau kepada pimpinan SKPD bahwa penyusunan program dan kegiatan tahun 2023 agar memperhatikan dan menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan, sehingga terbangun sinergitas program pembangunan dari setiap entitas,” harapnya.

Dengan demikian, kata Andi Kaswadi, kepala SKPD harus mampu menterjemahkan untuk diterapkan oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.