Diputus NO, Gugatan Baru Kembali Akan Didaftarkan di PN Jakarta Pusat

339

Diputus NO, Gugatan Baru Kembali Akan Didaftarkan di PN Jakarta Pusat

Makassar-makassarpena.co.id. Kuasa hukum empat wartawan Makassar yang menggugat Ketua PWI Sulsel dan Ketua PWI Pusat, menyatakan kesiapan mendaftarkan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada perkara nomor 142/ Pdt.g/2021/PN Mks tertanggal 30 Nopember 2021  menyatakan gugatan  itu ditolak karena pihak yang berperkara dalam gugatan ini tidak lengkap.

Dengan adanya kesiapan untuk memunculkan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata ketua tim pengacara empat wartawan makassar, Upa Labuhari SH MH , tidak benar perkara gugatan lalu  sudah dimenangkan oleh pihak pengurus PWI Sulsel dan Pengurus PWI Pusat. Gugatan ini masih akan berlanjut sebagaimana pesan yang disampaikan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 30 Nopember 2021.

‘’ Konsep gugatan yang sudah selesai itu diharapkan awal Januari tahun 2022, sudah bisa didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Upa Labuhari yang didampingi tim kuasa hukum lainnya Hadi Soetrisno SH dan Hasryanto SH kepada pers di Makassar Senin sore ( 27/12) sambil menjelaskan alasan mengapa perkara gugatan ini dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Disebutkan dalam perkara gugatan ini, tergugat satunya adalah Ketua PWI Pusat yang beralamat di jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Demikian pula dengan turut tergugat dalam perkara ini Dewan Kehormatan PWI yang beralamat di Gedung Dewan Pers jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Sehingga kompetensi relatif sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR ,  dimungkinkan perkara ini dibawa untuk digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dikatakan dalam petitum gugatan ini dimohonkan agar Majelis Hakim yang mengadilinya menjatuhkan putusan dengan menyatakan TIDAK BERLAKU Surat Keputusan Pengurus Pengurus PWI Pusat  nomor 164-PLP/PP-PWI /2020 tentang Tata Cara melaksanakan Konferensi Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam situasi dan kondisi Pendemi Covid-19 di Sulawesi Selatan karena keputusan itu multi tafsir dan melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ( PD/PRT) PWI.

Selain itu memohon kepada Majelis Hakim menghukum tergugat satu, Atal S Depari selaku Ketua PWI Pusat  dan Agus Alwi Hamu selaku  tergugat dua, Ketua PWI Sulsel, untuk mentaati putusan Dewan Kehormatan PWI Pusat nomor 25/SK-II/DK-PWI/2021 dan melaksanakannya setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim.

Juga memohon agar menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk mengaktifkan kembali ke anggotaan PWI penggugat IV M. Anwar Sanusi  karena bukan kewenanggannya untuk menghukum dan untuk itu memerintahkan tergugat satu dan tergugat dua untuk merehabilitir nama baik dan keanggotaan penggugat IV M. Anwar Sanusi.

Menghukum panitia konferensi PWI Sulsel tahun 2021 dalam hal ini Faisal Palapa selaku OC sebagai  tergugat tiga dan Faisal Syam selaku  SC sebagai tergugat empat untuk meminta maaf secara terbuka di media massa  yang terbit di Sulsel dan kepada semua wartawan di Sulsel karena telah melaksanakan konferensi PWI Sulsel  dengan menggunakan aturan yang salah sehingga menimbulkan perselisihan antar anggota PWI se Sulsel khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.

Juga di mohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat menghukum tergugat satu untuk mengklarifikasi semua keanggotaan PWI Sulsel karena ditenggarai ada yang bukan wartawan tapi dinyatakan sebagai wartawan oleh tergugat dua T dimasa kepengurusannya periode 2016-2021 sehingga semua wartawan Sulsel yang tergabung dalam PWI Sulsel benar benar berprofesi sebagai wartawan sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 7 ayat 1-4 PD/PRT PWI. (tim)